dugaan, tindak pidana korupsi di BPKAD lamteng


Gunungsugih.com,Lampung tengah,-Diduga, Badan pengelolaan keuangan aset daerah (BPKAD) Kabupaten lampung tengah dengan adanya wabah virus corona (covid-19) yang sedang merajalela menjadi alasan untuk menghabiskan anggaran bantuan dana hibah di kabupaten lampung tengah.

Seperti Contoh Ormas BARISAN RELAWAN JOKOWI PRESIDEN (BARAJP) kabupaten lampung tengah telah mengajukan proposal untuk kegiatan-kegiatan sesuai dengan petunjuk BARA JP Pusat dan telah mengikuti intruksi dari Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo untuk mengawal program-program bantuan-bantuan apapun dari pemerintah pusat untuk masyarakat khususnya kabupaten lampung tengah.

Tetapi dengan adanya wabah virus corona (Covid-19) Badan pengelolaan keuangan aset daerah (BPKAD) Kabupaten lampung tengah telah memanfaatkan dan menjadikan kesempatan untuk para oknum-oknum BPKAD Lam-Teng tersebut untuk memperkaya diri sendiri.

Pada Tahun 2017 yang silam Ormas BARISAN RELAWAN JOKOWI PRESIDEN (BARAJP) kabupaten lampung tengah telah mengajukan permohonan bantuan dana hibah dan mendapatkan bantuan sejumlah Rp.50.000.000 (Lima puluh juta rupiah),lalu pada tahun 2019 sesuai dengan petunjuk Badan pengelolaan keuangan aset daerah (BPKAD) Kabupaten lampung tengah bantuan akan didapatkan dengan jangka 2 tahun sekali lalu kami mengajukan kembali untuk mendapatkan bantuan dana hibah tersebut dan telah masuk kedalam anggaran APBD murni tahun 2020.Tetapi oknum-oknum BPKAD kabupaten lampung tengah semenjak awal selalu mengatakan semua bantuan dana hibah baik yang dari pemerintah pusat/provinsi/kabupaten telah dialihkan semua anggaran dana hibah untuk penanganan Virus corona (Covid-19).

Kami dari Ormas BARISAN RELAWAN JOKOWI PRESIDEN (BARAJP) kabupaten lampung tengah karena adanya wabah virus corona (covid-19) kami mengikuti serta mempercayai perkataan dari oknum BPKAD kabupaten lampung tengah,Tetapi anggaran-anggaran tersebut diduga dimanfaatkan untuk mencari keuntungan pribadi.

karena kenyataannya Ormas BARISAN RELAWAN JOKOWI PRESIDEN (BARAJP) kabupaten lampung tengah telah mendapat laporan bahwa adanya beberapa organisasi yang telah mendapatkan bantuan dana hibah tersebut,antara lain,1.MUI 2.FKUB 3.PHDI Kabupaten lampung tengah rata-rata mendapatkan bantuan dana hibah sebesar Rp.500.000.000 (Lima ratus juta rupiah) per organisasi nilai yang sangat luar biasa.Diduga adanya permainan oknum-oknum BPKAD kabupaten lampung tengah sehingga pengajuan proposal bantuan tersebut dapat di setujui (ACC).sedangkan dengan Ormas BARISAN RELAWAN JOKOWI PRESIDEN (BARAJP) kabupaten lampung tengah yang seharusnya mendapatkan bantuan yang kedua (2) serta telah menunggu selama 2 tahun hanya mendapatkan bantuan yang bernilai Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang  sama nilainya dengan bantuan pada tahun 2017 silam dan tanpa konfirmasi pihak oknum-oknum BPKAD kabupaten lampung tengah langsung melakukan proses pencairan tersebut.

Diduga,banyaknya proposal-proposal yang diajukan oleh oknum-oknum BPKAD kabupaten lampung tengah yang tidak jelas keberadaanya untuk mengeruk /menghabiskan dana bantuan hibah guna memperkaya diri mereka sendiri.

Kami dari BARISAN RELAWAN JOKOWI PRESIDEN (BARAJP) kabupaten lampung tengah memohon kepada Presiden Republik Indonesia Bpk.Joko Widodo untuk segera memerintahkan pihak-pihak terkait agar secepatnya memeriksa / mengaudit Badan pengelolaan keuangan aset daerah (BPKAD) kabupaten lampung tengah.

Saya atas nama ketua BARISAN RELAWAN JOKOWI PRESIDEN (BARAJP) kabupaten lampung tengah "Ridwan Ahmat" saya ketua BARA JP Lamteng telah koordinasi dengan kepala BPKAD dan Kabid Anggaran dana hibah,tetapi keterangan dari oknum-oknum BPKAD tersebut selalu saja berkilah atau berbelat belit serta selalu mengatakan "nanti akan dibantu pada anggaran perubahan"  sedangkan dana hibah tersebut keterangan dari salah satu oknum BPKAD inisial (TM) mengatakan dana hibah tersebut hanya berjumlah 5 milyar saja.Nantikan perkembangan dugaan korupsi BPKAD kabupaten Lampung tengah. (Gngsg)